LSM Pinta Pemkab Bersikap Atas Perambahan Hutan
Adanya Indikasi Keterlibatan PT WKS dan LPPI
KUALATUNGKAL- Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Tanjungjabung Barat, meminta pemerintah kabupaten agar segera bersikap tegas atas adanya indikasi perambahan hutan yang di lakukan pihak PT WKS dan PT LPPI. Indikasi ini adanya sejumlah lahan masyarakat dan hutan yang bukan termasuk HTI PT WKS dan LPPI ikut dirambah oleh kedua PT yang bergerak dibidang perkayuan ini.
Ketua LSM Indonesia Bersatu Kabupaten Tanjungjabung Barat H Kasuwardi,meminta kepada pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Barat agar segera merespon hal ini, pasalnya saat ini pemerintah lagi getol-getolnya menyikapi masalahan pembalakan liar, namun ternyata ada perambahan hutan malah tidak direspon.
“ Kami sangat berharap agar kiranya pemkab dapat merespon keinginan masyarakat, dan silahkan cek sendiri mengenai keterlibatan PT WKS dan LPPI ini” ungkapnya kepada sejumlah wartwan di Kualatungkal Selasa (04/12).
Bahkan, sejumlah LSM, baik dari LSM Indonesia Bersatu Maupun LSM Pusat Kajian Alanalisis Strategis (Pukat) dan LSM Toppan RI menantang akan membuktikan soal perambahan hutan yang dilakukan oleh PT WKS dan LPPI ini. ” Ya kalau tidak percaya kita buktikan saja, apabila pihak perusahaan beberapa hari saja, tidak mengambil kayu-kayu log tersebut, apakah mereka masih beroperasi atau tidak” tambah As’ad dari LSM Pukat Provinsi Jambi
Menurut As’ad, hal yang dilakukan kedua PT di Desa Tebing Tinggi ini, bukan barang baru, bahkan warga yang sering melawati jalan log pada malam hari pasti akan melihat Tronton-tronton yang mengangkut kayu-kayu berdiameter lebar yang di duga bukan hasil panen tanamannnya sendiri. “ Buktikan saja lewat sana malam hari, kayu dari mana sebesar itu, apakah PT WKS dan LPPI sudah punya tanaman sebesar itu? Dimana? “ tegasnya.
Ditegaskannya, memang selama ini kedua PT ini selalu ikut andil dalam program penghijauan yang di gelar pemerintah, bahkan tak tangung-tanggung meraka juga rela memberikan bantuan bibit penghijauan kepada masyarakat dan pemkab” Jangan kita langsung memuji niat salah satu perusahaan meberikan bantuan bibit penghijauan, lihat juga apakah mereka telah mmelihara hutan dengan baik selama ini” ungkapnya.
Oleh karena itu, Sejumlah LSM ini mendesak pemkab Tanjungjabung Barat agar bersikap tegas terhadap yang dilakukan PT WKS dan LPPI ini, apabila hal ini tidal dilakukan, maka bukan mustahil program penghijauan yang dilakukan pemerintah selama ini menjadi sia-sia. “ program penghijauan terus di lakukan, namun penebangan liar terus di lakukan ini namanya sia-sia, kalau memang ingin berbuat yang realistis tentu harus mencegah penebangan liar ” sahut H Kaswardi tagas (rie).
Paradigma Mandul
Banyak persoalan yang terus menunggung ditataran pemerintah, baik pusat maupun daerah.
persoalan Lingkungan bukan rahasia Umum dan bukan hal yang baru.
Perusahaan besar yang bergerak diEksplorasi lingkungan sangat banyak.
namun sejalan proses produktifnya perusahaan membentuk pola baru dalam ekspansinya melibatkan masyarakat sekitar perusahaan dengan mengatasnakaman Community Development (CD). guna mempermudah Eksplorasi dan mendapat nilai Plus dimata Pemerintah. padahal kenyataanya Ekploitasi yang sedang dilancarkan. Metode ini berlaku dan dikuatkan lagi dengan Penyalahgunaan Kebijakan dan timbulnya Sebuah Peraturan yang kasat mata semuanya terancana dengan apik antara Pengusaha (Politisi ) dengan Birokrasi untukmembentuk dan membuat sebuah regulasi yang berbuntut Pelestarian Lingkungan dengan mengemas selembut mungkin sehingga tak sedikitpun diperhatikan pengamat dan pencinta kelestarian lingkugan.
seperti program penghijauan yang dilakukan oleh Pemda Tanjung Barat *Bapedalda dan Kehutanan bersama WKS. program asal jadi dan kejar Uang. disaat masyarakat bertanya pihak-pihak tersebut saling lempar tanggungjawab. apa begini caranya seorang kepala dinas disaat dihadapkan dengan sebuah pertanyaan masyarakat.
kepala dinas begini jelas tidak memiliki dedikasi dan kredibel yang baik, mungkin jadi kepala dinas asal dekat dan jadi penjilat penguasa ya??
kembali ke persoalan program penghijauan
sebenarnya program ini bukan yang pertama dan baru mulai.
ini sudah sering dilakukan dan apa yang terjadi??hasilnya??dampaknya bagaimana???
ilegal logging sepertinya ga pernah mati dan berhenti. malah makin merajalela, buktinya hutan jambgi kian hari tinggal semak-semak aja,. apa ini yang namanya program menantang penebangan liar. apa yang diantisipasi kalo yang jaga ga ada??
mo berharapa dengan aparat??
sejauh apa aparat menindak persoalan Penebangan Liar ini?? dan sejauh mana masyarakat sadar akan Pembodohan ini??
Kekwatiran ini yang menjadikan TOPPAN RI harus membuat formula untuk memberikan penerangan kepada masyarakat untuk perang terhadap Pembodohan. khususnya memberikan pendidikan, dan pemahaman sebagai warga negara.
minimal TOPPAN RI tak berhenti menyuarakan kepentingan Rakyat. ini bukan Basa Basi!!!
salam pergerakan
Adanya Indikasi Keterlibatan PT WKS dan LPPI
KUALATUNGKAL- Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Tanjungjabung Barat, meminta pemerintah kabupaten agar segera bersikap tegas atas adanya indikasi perambahan hutan yang di lakukan pihak PT WKS dan PT LPPI. Indikasi ini adanya sejumlah lahan masyarakat dan hutan yang bukan termasuk HTI PT WKS dan LPPI ikut dirambah oleh kedua PT yang bergerak dibidang perkayuan ini.
Ketua LSM Indonesia Bersatu Kabupaten Tanjungjabung Barat H Kasuwardi,meminta kepada pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Barat agar segera merespon hal ini, pasalnya saat ini pemerintah lagi getol-getolnya menyikapi masalahan pembalakan liar, namun ternyata ada perambahan hutan malah tidak direspon.
“ Kami sangat berharap agar kiranya pemkab dapat merespon keinginan masyarakat, dan silahkan cek sendiri mengenai keterlibatan PT WKS dan LPPI ini” ungkapnya kepada sejumlah wartwan di Kualatungkal Selasa (04/12).
Bahkan, sejumlah LSM, baik dari LSM Indonesia Bersatu Maupun LSM Pusat Kajian Alanalisis Strategis (Pukat) dan LSM Toppan RI menantang akan membuktikan soal perambahan hutan yang dilakukan oleh PT WKS dan LPPI ini. ” Ya kalau tidak percaya kita buktikan saja, apabila pihak perusahaan beberapa hari saja, tidak mengambil kayu-kayu log tersebut, apakah mereka masih beroperasi atau tidak” tambah As’ad dari LSM Pukat Provinsi Jambi
Menurut As’ad, hal yang dilakukan kedua PT di Desa Tebing Tinggi ini, bukan barang baru, bahkan warga yang sering melawati jalan log pada malam hari pasti akan melihat Tronton-tronton yang mengangkut kayu-kayu berdiameter lebar yang di duga bukan hasil panen tanamannnya sendiri. “ Buktikan saja lewat sana malam hari, kayu dari mana sebesar itu, apakah PT WKS dan LPPI sudah punya tanaman sebesar itu? Dimana? “ tegasnya.
Ditegaskannya, memang selama ini kedua PT ini selalu ikut andil dalam program penghijauan yang di gelar pemerintah, bahkan tak tangung-tanggung meraka juga rela memberikan bantuan bibit penghijauan kepada masyarakat dan pemkab” Jangan kita langsung memuji niat salah satu perusahaan meberikan bantuan bibit penghijauan, lihat juga apakah mereka telah mmelihara hutan dengan baik selama ini” ungkapnya.
Oleh karena itu, Sejumlah LSM ini mendesak pemkab Tanjungjabung Barat agar bersikap tegas terhadap yang dilakukan PT WKS dan LPPI ini, apabila hal ini tidal dilakukan, maka bukan mustahil program penghijauan yang dilakukan pemerintah selama ini menjadi sia-sia. “ program penghijauan terus di lakukan, namun penebangan liar terus di lakukan ini namanya sia-sia, kalau memang ingin berbuat yang realistis tentu harus mencegah penebangan liar ” sahut H Kaswardi tagas (rie).
Paradigma Mandul
Banyak persoalan yang terus menunggung ditataran pemerintah, baik pusat maupun daerah.
persoalan Lingkungan bukan rahasia Umum dan bukan hal yang baru.
Perusahaan besar yang bergerak diEksplorasi lingkungan sangat banyak.
namun sejalan proses produktifnya perusahaan membentuk pola baru dalam ekspansinya melibatkan masyarakat sekitar perusahaan dengan mengatasnakaman Community Development (CD). guna mempermudah Eksplorasi dan mendapat nilai Plus dimata Pemerintah. padahal kenyataanya Ekploitasi yang sedang dilancarkan. Metode ini berlaku dan dikuatkan lagi dengan Penyalahgunaan Kebijakan dan timbulnya Sebuah Peraturan yang kasat mata semuanya terancana dengan apik antara Pengusaha (Politisi ) dengan Birokrasi untukmembentuk dan membuat sebuah regulasi yang berbuntut Pelestarian Lingkungan dengan mengemas selembut mungkin sehingga tak sedikitpun diperhatikan pengamat dan pencinta kelestarian lingkugan.
seperti program penghijauan yang dilakukan oleh Pemda Tanjung Barat *Bapedalda dan Kehutanan bersama WKS. program asal jadi dan kejar Uang. disaat masyarakat bertanya pihak-pihak tersebut saling lempar tanggungjawab. apa begini caranya seorang kepala dinas disaat dihadapkan dengan sebuah pertanyaan masyarakat.
kepala dinas begini jelas tidak memiliki dedikasi dan kredibel yang baik, mungkin jadi kepala dinas asal dekat dan jadi penjilat penguasa ya??
kembali ke persoalan program penghijauan
sebenarnya program ini bukan yang pertama dan baru mulai.
ini sudah sering dilakukan dan apa yang terjadi??hasilnya??dampaknya bagaimana???
ilegal logging sepertinya ga pernah mati dan berhenti. malah makin merajalela, buktinya hutan jambgi kian hari tinggal semak-semak aja,. apa ini yang namanya program menantang penebangan liar. apa yang diantisipasi kalo yang jaga ga ada??
mo berharapa dengan aparat??
sejauh apa aparat menindak persoalan Penebangan Liar ini?? dan sejauh mana masyarakat sadar akan Pembodohan ini??
Kekwatiran ini yang menjadikan TOPPAN RI harus membuat formula untuk memberikan penerangan kepada masyarakat untuk perang terhadap Pembodohan. khususnya memberikan pendidikan, dan pemahaman sebagai warga negara.
minimal TOPPAN RI tak berhenti menyuarakan kepentingan Rakyat. ini bukan Basa Basi!!!
salam pergerakan
Comments